Breaking News

Koalis LSM Bersatu Tuding BPRS Melanggar Permendagri

Img 20190620 Wa0013

Sumenep I Politiko News – Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mendatangi Kantor BPRS Kebupaten Sumenep Madura Jawa Timur, Mempertanyakan Pasar Anom Blok A

Koordinator lapangan Junaidi menjelaskan pihak BPRS membantu PT. Maje dengan cara membeli toko, stand, los pasar pada tahun 2015, Pemerintah daerah Kebupaten Sumenep melalui BPRS membiayai PT.Maje selaku investor dengan cara menambahkan menyertakan modal ke BPRS sebesar Rp 23,3 milyart berdasarkan SPD2/16267/ SP2D LS tanggal 30 Desembar 2014

“ini sudah jelas melanggar pasal 75 perarturan No 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal pemerintah daerah, apabila jumlah yang akan disertakan pada tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan peraturan daerah tentang pernyataan modal,” ungkap junaidi

BPRS Kebupaten Sumenep jelas melanggar No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah jo permendagri No 21 tahum 2011 perubaham permendagri No. 13 tahun 2006 dalam pasal 71 ayat 7 dan 8 yang menyatakan investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan tahun anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Kemudian PT. Maje menjual belikan pembangunan pasar anom Blok A kepihak pedagang yang berdampak kebakaran pada tahun 2002

“Sedangkan dalam Permendagri No 17 tahun 2007 pedoman teknis pembamgunan milik daerah pasal 41 ayat 2 salah satunya tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindatangankan objek bangunan serah,” ujar junaidi

Sementara, Direktor BPRS Kebupaten Sumenep Novi menjelaskan dengan diplomatis kalau ada pelanggaran di uji saja secara hukum, karena saya bukan ahli hukum, akan tetapi saya sedang belajar hukum

“Pembelian kontrak yang dilakukan BPRS, kami melakukan pengkajian secara mendalam, kita minta petunjuk yang ahli hukum khususnya ke biro hukum pemerintah daerah,” ungkaonya

Kalau pihak BPRS dalam fugsinya adalah bisnis to bisnis dalam terori perbankkan

Dalam pengelolaan pasar anom blok A bukan BPRS tapi ada afiliasi koperasi Sumekar sejahterah, pihak pemkab yang diwakili oleh Disprindag Sumenep

“Sementara pasar anom blok A 90 persen milik BPRS Sumenep dan sisanya milik Investor PT.Maje”, pungkasnya. (Min)


Artikel yang berjudul “Koalis LSM Bersatu Tuding BPRS Melanggar Permendagri” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments