Breaking News

IKAALL Usul Marka Jalan Khusus Ganjil Genap

Politiko News, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (DPP IKAALL) Haris Muhammadun mengatakan, pihaknya mengusulkan pemasangan marka jalan pada setiap arah masuk jalur lalu lintas pada ruas jalan yang terkena penerapan pembatasan kendaraan bermotor ganjil dan genap.

Hal ini dianggap penting agar pengguna kendaraan bermotor paham saat memasuki kawasan yang terkena pemberlakuan nomor polisi ganjil dan genap.

“Dalam rangka memberikan petunjuk operasional ruas-ruas jalan yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil dan genap diperlukan inovasi pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa marka jalan, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Haris, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Haris mengatakan, IKAALL mendukung perluasan kebijakan ganjil dan genap namun kebijakan ganjil genap tersebut diperlukan juga marka khusus. Hal ini agar pengguna kendaraan pribadi paham saat memasuki wilayah-wilayah yang terkena perluasan kebijakan tersebut.

“Marka khusus berwarna kuning itu bisa dipasang di entry poin kawasan pemberlakuan kebijakan ganjil dan genap,” ucapnya.

Pihaknya, kata Haris, mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

“Dengan menambahkan desain marka jalan khusus untuk pembatasan kendaraan bermotor ganjil dan genap,” ujarnya.

Haris menjelaskan, setiap jalan harus bisa menjelaskan kepada pengguna jalan tentang fungsi, karakter, dan MRLL yang berlaku di ruas jalan tersebut.

Dikatakan, rencananya, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI bakal memberlakukan kebijakan perluasan ganjil genap ini pada 9 September mendatang.

“Pada tanggal itu, sepertinya sudah ada penindakan hukum bagi pelanggar. Karena itu, pemberian marka khusus di ruas-ruas jalan yang memberlakukan kebijakan ganjil dan genap kami anggap penting. Hal itu juga berguna sebagai warning sekaligus informasi bagi pengguna kendaraan. Tentunya, usulan IKAAL sudah dikaji dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ketika Peraturan Menteri Perhubungan bisa direvisi, lanjutnya, maka Gubernur DKI Jakarta sebagai eksekutornya.

“Saya kira ini inovasi yang tepat,” ucapnya.

Haris menuturkan, dalam jangka panjang, kebijakan ganjil dan genap harus ditindaklanjuti dengan percepatan penerapan ERP (Electronic Road Pricing) sebagai pengganti, yang didukung dengan pembangunan fasilitas park and ride pada simpul-simpul angkutan umum massal di kawasan luar DKI Jakarta, serta penerapan tarif parkir tinggi di pusat kota, sehingga perjalanan dengan menggunakan angkutan umum menjadi tulang punggung pergerakan perkotaan.

“Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatan kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum massal terintegrasi baik menggunakan KRL Commuter Line Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Jabodebek, BRT Trans Jakarta, Jak Lingko, serta jenis angkutan umum lainnya, sudah kian membaik,” ucapnya.

Karena itu, lanjutnya, ke depan simpul-simpul itu harus bisa terintegrasi dengan Transit Orientation Development (TOD).

“Jakarta sepertinya menuju ke sana. Fasilitas Park and Ride jadi sebuah keniscayaan,” katanya.

Dia menjelaskan, dengan terintegrasinya kawasan maka diharapkan daerah-daerah pendukung Jakarta sebaiknya juga mendukung upaya besar ini.

“Daerah penyangga bisa bekerja sama dengan DKI Jakarta. Mereka, misalnya, bisa menyediakan lahan, DKI Jakarta yang membangun,” tuturnya.

Uji Publik

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan menggelar uji publik soal aturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor ganjil dan genap.

“Minggu ini, kami masih menggelar evaluasi dengan semua stakeholder yang tentunya para pakar dilibatkan. Nah, Minggu depan kami akan uji publik,” katanya seusai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) DPP IKAAL dengan Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta beberapa waktu lalu.

Syafrin mengatakan, setelah melakukan uji publik maka pihaknya berharap mendapakan gambaran yang komprehensif terhadap kebijakan perluasan ganjil dan genap.

“Dan kita harapkan tanggal 9 September, uji coba dilanjutkan dengan penetapan yang akan ada penegakan hukum oleh rekan-rekan kepoisian,” tuturnya.

Syafrin menjelaskan, dari evaluasi seminggu kemarin, kinerja lalu lintas cukup baik.

“Perlu dipahami, sebagian masyarakat mencoba untuk masuk dan mereka paham, kita belum ada penegakan hukum. Kita preemtif. Sosialisasi. Nah, tanggal 9 September sudah firm terkait implementasi yg diikuti penindakan hukum,” tandasnya.

Syafrin menerangkan, harapan dengan kebijakan perluasan ganjil dan genap ini merupakan kebijakan kolektif yang harus dilihat warga.

“Kenapa demikian? Karena sekarang apa yang dirilis oleh daily air pollution, DKI masih tinggi. Perlu ada pemahaman seluruh warga, polusi udara jadi musuh bersama. Solusi DKI sebenarnya merupakan kebijakan antara, sebelum masuk ke kebijakan sustain. Kita mesti ubah paradigma warga,” ungkapnya.

Ditanyakan soal park and ride, Syafrin menjelaskan, saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan beberapa wilayah penyangga Jakarta. ” Dengan Bekasi sudah. Mereka sediakan lahan. Kami yang membangun. Tentunya, kerja sama ini juga akan berlanjut dengan wilayah-wilayah lain,” ucapnya. [hpy]


Artikel yang berjudul “IKAALL Usul Marka Jalan Khusus Ganjil Genap” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments