Breaking News

Kadis DPMD: Perda Baru Tidak Merubah Kebijakan Perda Nomer 39 Tahun 2019

Sumenep | Politiko News – Gejolak protes yang terjadi dibeberapa desa tentang penolakan Peraturan Bupati (Perbup) maka Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur.

Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep yang ditandatangani oleh Ir Edy Rasiyadi, M.Si Nomer 411/1210/435.118.5/3019 yang terbit pada 26 Agustus 2019, tidak akan merubah kebijakan Bupati tentang Perda Nomer 39 tahun 2019.

Sebelumnya pemerintah kabupaten Sumenep menerbitkan Perda Nomer 03 Tahun 2019 tentang Desa.

Namun Perda yang baru tersebut merupakan perubahan dari Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Moh Ramli mengatakan, Perda tersebut tidak merubah kebijakan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 sebagai sandaran hukum pelaksanaan Pilkades 2019, termasuk nilai skoring bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang.

“Peratutan Bupati tetap dijalankan sesuai yang sudah tertera didalamnya,” Kata Kadis DPMD Sumenep, Ramli. Rabu (28/08)

Menurutnya, Penangguhan tahapan Pilkades bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang, untuk mempertegas asas umum kepemerintahan yang baik demi memperjelas sandaran aturan pelaksanaan Pilkades.

“Sandaran hukum Pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa sebelumnya telah dianulir dengan diundangkannya Perda yang baru,” jelasnya.

Ramli menegaskan, bahwa dalam hal ini Perda yang baru tidak menggugurkan nilai scoring yang telah ditetapkan dalam Perbub Nomor 39.

“Desa yang calonnya lebih dari lima orang sistem scoring dari tiga aspek, yakni pengalaman di kepemerintahan, Pendidikan dan Usia tetap diberlakukan,” tegasnya.

Disebutkan pula kata dia, di Draft Perda itu ada bubut tambahan, untuk nilai skorsing diambil 60 persen dan ditambah dengan kriteria lain 40 persen.

“Ada beberapa opsi yang nantinya menjadi tambahan seperti melalui tes tulis dan interview, juga dengan cara mengumpulkan KTP (kartu tanda kependudukan),” pungkasnya(Koes)


Artikel yang berjudul “Kadis DPMD: Perda Baru Tidak Merubah Kebijakan Perda Nomer 39 Tahun 2019” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments