Breaking News

Peraturan Desa Manding Laok Sumenep Disoal Warga

Sumenep | Politiko News – Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa

Namun lahirnya Perdes di Dusun Karpenang Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, Disoal warga, bahkan menuai kritikan oleh masyarakat setempat

Salah satu warga Dusun Karpenang yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan, bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) diwajibkan mengikuti perkumpulan, Menurutnya, Masyarakat setempat yang tidak mengikuti perkumpulan RT setiap minggu, secara otomatis tidak akan mendapatkan surat keterangan pengantar dari RT.

“Ketua RT kami diwajibkan mengikuti perkumpulan RT dalam setiap Minggu, Masyarakat masih banyak yang belum mengikuti perkumpulan yang tertuang dalam perdes manding laok tersebut” katanya

Terpisah, Ketua Laknat Koruptor Maktub Syarif Menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa dalam pasal 3 menyebutkan dengan jelas peraturan desa yang dimaksud pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan yang lebih tinggi

Sangat jelas isi bunyi permendagri tersebut, kalau perdes manding laok melanggar aturan yang lebih tinggi. “Dalam pasal 68 ayat 1 hurup B yang isinya adalah masyarakat memperoleh pelayanan yang sama dan adil,” ucap Syarif

Sementara, Sekdes Manding Laok Imam Gazali menyampaikan peraturan perdes manding laok tersebut dalam Bab 11 kependudukan Nomor 4 yang berbunyi adalah “setiap warga yang membutuhkan surat keterangan dari desa, harus mendapat surat keterangan dari RT, dan diteruskan kepala desa, 22,” paparnya.

“Maka dari itu, setiap RT berbeda dengan RT yang lain, Semisal Dusun Karpenang Desa Manding Laok, ada Aturan di RT tersebut setiap warga harus mengikuti perkumpulan RT setiap minggu,” kata imam

“Kemudian kami sebagi sekdes akan memberikan surat keterangan desa, jikalau melengkapi surat pengantar dari RT setempat, baru kami mendatangani surat tersebut,” ujar imam

Ditempat berbeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Sumenep Moh, Romli menegaskan dalam regulasi Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014, bahwa kelembagaan masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat bersama kepala desa, secara legalitas formatnya dituangkan dalam peraturan desa tersebut

“Tugasnya apa, untuk memperdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa,” ungkap Romli

Hadirnya perdes dibentuk kesepakatan masyarakat desa, kalau ada persoalan sangat membebani masyarakat seharusnya di musyawarahkan dalam forum di tingkat desa, apa lagi ada dugaan pungutan, maka harus di evalusi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumenep khususnya pungutan.

“Hakikat kelembagaan masyarakat desa fungsi adalah agar bisa menampung dan menyalurkan aspirasinya dalam perencanaan pembanguna desa,” imbuhnya. (Min)


Artikel yang berjudul “Peraturan Desa Manding Laok Sumenep Disoal Warga” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments