Breaking News

Soal Capim, KPK Berharap Pada Presiden

Politiko News, Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku bersyukur dengan sikap Presiden Joko Widodo yang mau menerima masukan dari masyarakat terkait calon pimpinan KPK.

“Bahkan disebutkan juga kita tidak perlu tergesa-gesa agar yang diserahkan Presiden ke DPR adalah calon yang layak untuk dipilih oleh DPR,” kata Agus melalui keterangan resmi, Senin (2/9/2019).

KPK sendiri, kata Agus ikut andil dalam proses seleksi ini dengan membentuk tim khusus untuk menelisik rekam jejak para Capim. Rekam jejak itu juga sudah diserahkan kepada Panitia Seleksi untuk kemudian jadi bahan pertimbangan meloloskan Capim KPK.

Agus pun mengingatkan soal rekam jejak yang ditemukan oleh KPK terkait Capim. Setidaknya dari hasil penelusuran rekam jejak, terdapat sejumlah catatan yang digarisbawahi lembaga antirasuah.

Pertama, masih ada ketidakpatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) Capim KPK. Kemudian, dugaan pelanggaran etik, perbuatan menghambat penanganan kerja KPK, penerimaan gratifikasi, dan catatan lainnya.

“Penelusuran rekam jejak itu jelas dapat kami pertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan KPK juga telah mengundang Panitia Seleksi untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan,” kata Agus.

Meski sudah mengerucut menjadi 10 nama, Agus tetap mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses seleksi Capim KPK yang akan masuk pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR.

“Semoga semakin banyak dukungan publik, maka semakin berkualitas upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan ke depan,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak tergesa-gesa menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi sendiri telah menerima 10 nama dari Pansel Capim KPK.

Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih membeberkan 10 nama Capim yang diserahkan ke Jokowi. Mereka adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak

Kemudian Advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, seorang dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango.

Selanjutnya dosen Nurul Ghufron, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab) Roby Arya Brata, serta PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.

Komposisi sepuluh nama itu berasal dari satu KPK, satu polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua pegawai negeri sipil (PNS).


Artikel yang berjudul “Soal Capim, KPK Berharap Pada Presiden” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments